Ditulis oleh : Mochamad Aripin
Sudah Kita ketahui bersama bahwa para pakar mendefinisikan apa itu demokrasi ?Dan apa itu politik ?bila Kita kaji bersama secara definisi kedua istilah tersebut maka Akan banyak definisi menurut kajian ataupun versi dari setiap pakar yang konsen di bidangnya maupun yang tidak.
Demokrasi bukan hanya sebatas ceremonial dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara, artinya demokrasi merupakan suatu sistem politik yang di pilih oleh salah satu negara yang bernama Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi, sistem yang menjunjung tinggi nilai luhur rakyat ataupun menjunjung kepentingan yang di butuhkan oleh rakyat tersebut.
Secara sederhana, bahwa demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, apakah demokrasi simple seperti itu ?tentu jelas Kita sadari bersama secara konseptual memang demokrasi itu menyuarakan suara kepentingannya rakyat. Namun, yang menjadi ironinya bukan dari sistem demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia, Akan tetapi dari para pemangku jabatan yang menafsirkan demokrasi secara kepentingan perorangan ataupun untuk kepentingan kelompok yang di junjung tingginya.
Konsep negara yang memiliki Ideologi Pancasila ini merupakan konsep yang campur aduk, mengapa ?karena konsep ideologi yang di amini ataupun di sepakati oleh semua elemen yang Ada di Indonesia merupakan sebuah kesepakatan secara konseptual bukan secara aktual/pengaktualisasian dari nilai ideologi Pancasila yang di anut oleh negara Indonesia.
Setiap negara di seluruh dunia hukumnya pasti Akan memiliki konsep sistem politik negara tersebut, Hal ini yang menjadi suatu dasar bahwa sistem politik menjadi suatu acuan dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara.
Negara manapun Akan di hiasi oleh keindahan-keindahan penghias langit yaitu gedung pencakar langit, baik gedung swasta maupun gedung yang di miliki oleh negara. Ketika berbicara gedung swasta tentu jelas bahwa para pemodal (read: kapital) mengivestasikan hartanya baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
Lembaga swasta yang biasa di istilahkan sebuah perusahaan ataupun Korporat yang dimiliki oleh salah satu CEO perusahaan tersebut, setiap negara Akan memiliki sebuah perusahaan baik yang swasta maupun negeri.
Hal inilah yang dapat meng-implikasikan negatif ataupun positif dari negara yang berkembang maupun negara yang maju, konsepsi demokrasi pun secara tidak langsung teriris oleh konsepnya Korporatokrasi atau bisa dikatakan kaum pemodal yang memiliki wewenang yang lebih. Mengapa kaum pemodal yang mempunyai wewenang lebih ?secara sederhana bahwa setiap apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan baik pusat maupun Daerah dalam bentuk kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, Hal inilah yang perlu Kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang dikeluarkan pun Akan mendatangkan para kaum pemodal atau yang memiliki Korporat (read : perusahaan).
Jadi bilamana Kita simpulkan bahwa konsep demokrasi yang di sepakati oleh founding father negara Indonesia Hari ini seakan-akan sudah tidak terlihat lagi secara kasar mata ataupun secara sosial, mengapa ?karena demokrasi sedikit kurangnya sudah bisa di luluh lantahkan oleh konsep Korporatokrasiyang di miliki oleh para kaum pemodal.
Kaum pemodal menyadarinya bahwa potensi di negara Indonesia sangatlah progres, bila Kita membuka suatu usaha yang berbentuk makanan, minuman dan lain-lain tentu Hal tersebut Akan menghasilkan suatu hasil yang memuaskan dari segi keuntungan ekonomi.
Secara sederhana bahwa di negara Indonesia dewasa ini setiap orang ataupun kelompok mempunyai Pola pikir yang hampir rata-rata sama, apa pola pikirnya ?pola pikirnya itu ketika dia punya uang maka dia ingin memiliki perusahaan, ketika memiliki perusahaan maka dia ingin mempunyai legal standing secara Hukum untuk menjaga ke stabilan perusahaan yang di milikinya.
Apakah demokrasi masihkah berjalan, Apakah Korporatokrasi yang menjalankan demokrasi ?
Demokrasi sistem politik, Korporatokrasi sebuah lembaga ekonomi yang dimiliki kaum pemodal.
Jadikan demokrasi sebagai sistem politik yang sebagaimana mestinya di dalam sebuah konseptual, keluarkanlah kebijakan yang tidak berat sebelah, baik yang berat kepada kelompok tertentu (read : parpol) maupun kepada Korporat/perusahaan.
